A. Pendahuluan
Dalam pembagian di fashl al-atsani buku al-Wajiz fii Ushul al-Fiqh karya Dr. Wahbah Zuhaili, Ushul Fikih dibagi menjadi 4 bagian; al-Hâkim, al-Ahkâm, al-Mahkûm fîhi dan al-Mahkûm ‘alaihi. Secara garis besar al-Hâkim berbicara tentang siapa yang membuat undang-undang, sedang al-Ahkâm sendiri berbicara tentang pembagian hukum dalam syari’at tersebut, al-Mahkûm fîhi/ bihi lebih menjelaskan tentang seluk beluk kenapa hukum syari’at itu ada, sedang al-Mahkûm ‘alaihi sendiri adalah objek yang melakukan taklif tersebut.
Lebih lanjut dari itu, sebagai ilustrasi tentang apa yang dibicarakan dalam al-Mahkum fiihi adalah sebagai berikut; Definisi al-Mahkûm fîihi, ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam pentaklifan, sikap syari’at Islam dalam pentaklifan dengan hal-hal yang berat, posisi orang kafir dalam khtab Allah dan point terakhir adalah pembagian hak dari pekerjaan mukallaf itu sendiri.
B. Definisi al-Mahkûm fîhi/ Bihi (Fi’l/ Pekerjaan)
Al-Mahkûm fiihi adalah perbuatan mukallaf yang mencerminkan perkataan dari Allah sebagai bentuk permintaan, pilihan dan, sesuatu yang berkenaan dengan sebab musabbab. Sebagai contohnya adalah:
1. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat…. (al-Baqarah: 42)
2. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…
(al-Baqarah: 282)
3. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar…(al-An’am: 151)
4. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya (al-Baqarah: 267)
5. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (al-Jumu’ah: 10)
6. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain
(al-Baqarah 184)
Keterangan:
1. Ayat pertama menerangkan tentang perkataan Allah yang berkenaan dengan perintah
2. Ayat kedua adalah perintah/ pilihan Allah dengan hal yang manduub
3. Ayat ketiga adalah perintah Allah berkenaan dengan larangan
4. Ayat keempat perintah/ pilihan dengan hal yang makruuh
5. Ayat kelima adalah perkataan Allah yang berkenaan dengan pilihan-pilihan yang Mubaah
6. Ayat keenam adalah perintah Allah yang berkenaan dengan qadha’ puasa dikarenakan (baca: disebabkan) sakit atau safar.
Sebagaimana dalam al-Ahkâm, hukum dalam syari’at dibagi menjadi dua; taklify – wadh’i, dalam al-Mahkûm fîhi pun pekerjaan dalam hukum dibagi menjadi dua; Pekerjaan dalam hukum taklify dan Pekerjaan dalam hukum wadh’i.
Dan al-Mahkûm fîhi dalam hukum taklify tidak terjadi kecuali berbentuk pekerjaan yang mampu dilaksanakan oleh Mukallaf, entah dalam hal yang wajib, haram, mandub ataupun mubah. Sedangkan al-Mahkûm fîhi dalam hukum wadh’i bisa terjadi dari pekerjaan seorang mukallaf dan bisa terjadi dari bukan pekerjaan mukallaf tetapi dinisbahkan ke pekerjaan seorang mukallaf. Contoh, munculnya matahari menyebabkan seorang mukallaf diwajibkannya sholat.
Dari penjelasan yang telah lalu bisa kita pahami bahwa khithabAllah yang berkenaan dengan hukum taklify -entah perintah ataupun larangan- semuanya merupakan pekerjaan. Hal ini menjadi sangat berbeda ketika jumhur dari madzhab Muktazilah mengatakan bahwa khithab Allah yang berkenaan dengan pekerjaan hanyalah hukum dalam amr/ perintah saja, sedangkan dalam nahy/ larangan bukanlah suatu pekerjaan .
C. Syarat-syarat al-Mahkum fiihi
Syarat-syarat dalam al-Mahkûm fîhi adalah sebagai berikut:
1. Hendaknya mukallaf mempunyai pengetahuan tentang pekerjaan tersebut, sehingga dia mengetahui maksud, tujuan dan mampu mengerjakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh yaitu, tidak bolehnya seseorang melaksanakan ibadah sholat kecuali dia tahu rukun dan syarat sahnya sholat. Dan seluruh pekerjaan dalam hukum taklify yang berbentuk global tidak dianggap sah kecuali setelah dirinci dengan keterangan-keterangan yang menunjukan tentang hakikat, rukun, syarat, ukuran dan waktu. Ulama’ Ushuliyyun mengistilahkannya dengan “al-ilmu bi al fi’l”
2. Hendaknya mukallaf mengetahui ghoyah dari perintah tersebut, sehingga tujuan utama dari dikerjakannya perintah adalah untuk ketaatan. Dan yang dimaksud oleh Ushuliyyuun dalam hal ini adalah ”al-ilmu bi al-thalab”. Dan hal ini bisa terealisasi ketika seorang mukallaf hidup di “Negara Islam”. Maka ketika seorang sudah baligh, berakal dan mampu dalam mengerjakan perintah agama -dengan dirinya sendiri atau bertanya- tidak dibenarkan bila ia beralasan dengan kebodohan. Ushuliyyun mempunyai kaidah tersendiri dalam hal ini, yaitu “lâ yuqbalu fi dâr al-Islâm al-juhlu bi al-ahkâm”
3. Hendaknya sebuah pekerjaan tersebut memungkinkan untuk dikerjakan oleh mukallaf. Dan dalam hal ini ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:
a. (1) Tidak dibolehkan dalam pentaklifan sesuatu yang mustahil menurut jumhur ulama, entah al-mustahîl lidzâtihi atau al-mustahîl lighoirihi. Al-Mustahil lidzâtihi adalah sesuatu yang tidak tergambarkan oleh akal keberadaan wujudnya, seperti mempertemukan 2 yang berlawanan atau pengharaman dan penghalalan sesuatu dalam satu waktu yang sama, sedang al-Mustahîl lighoirihi adalah apa yang tergambarkan oleh akal keberadaan wujudnya tetapi secara adat tidak ditemukan, seperti terbangnya manusia tanpa sayap atau perantara, mengangkat gunung dan penciptaan jasad.
Dalil jumhur dalam berpendapat demikian adalah:
- Dalil naqly yang berbunyi:
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها --- ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
- Dalil ‘aqly, seandainya taklif dengan hal mustahil itu benar maka pekerjaan tersebut akan bisa dilaksanakan, padahal tidak demikian, karena hal tersebut memutarbalikkan suatu hakikat; karena tidak tergambar oleh akal sesuatu yang mustahil digabungkan dengan kemungkinan tercapainya perbuatan.
(2) Sedangkan jumhur Asy’ariyah berpendapat dengan bolehnya pentaklifan dengan hal yag mustahil secara mutlak, lidzâtihi/ lighoirihi.
Dalil Asy’ariyah dalam hal ini adalah:
- Seandainya tidak dibenarkan suatu taklif dengan hal yang mustahil niscaya hal tersebut tidak terjadi, tetapi hal itu terjadi; adanya perintah untuk beriman kepada orang yang bermaksiyat, sedangkan Allah mengetahui bahwa dia tidak beriman, sedangkan khilafnya pengetahuan Allah dengan terjadinya hal tersebut suatu kemustahilan.
- Seandaninya tidak dibolehkan suatu taklif dengan hal yang mustahil niscaya hal tersebut tidak terjadi, tetapi hal itu terjadi; Allah membebankan kepada Abu Jahal dengan beriman kepada Rasul Muhammad Saw.
Faidah dari adanya pembebanan dengan hal yang mustahil adalah sebagai bentuk ikhtibâr bagi mukallaf, akankah mereka belajar dari hukum-hukum tersebut sehingga mereka mendapat pahala atau, akankah mereka mengesampingkannya sehingga mereka mendapat hukuman.
Dalam hal ini jumhur menyikapi dalil pertama dari Asy’ariyah dengan pernyataan bahwa apa yang mereka kemukakan bukanlah hal yang seharusnya didebatkan, karena untuk adanya keimanan bagi orang yang bermaksiyat masih dimungkinkan. Dan dalil kedua dari Asy’ariyah dijawab serupa, bahwa Abu Jahal tidak dibebankan kecuali dengan pernyataan atas apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.
Dari adanya ikhtilaf ulama tersebut ada hal yang disepakati antara jumhur Ahlu Sunnah dan Asya’irah, al-Mustahîl lighoirihi dan kebolehannya dalam pentaklifan, yaitu hal mustahil yang diketahui oleh Allah seperti imannya seorang kafir yang mana Allah mengetahui ketidakmungkinannya.
(3) Pendapat ketiga tentang taklif dengan hal yang mustahil, yaitu mereka yang memisahkan *al-Mustahil lidzatihi dengan *al-Mustahil lighoirihi. Untuk *pertama mereka manafikan pentaklifan dengan hal tersebut, seperti digabungkannya dua yang berlawanan. Sedangkan untuk *kedua mereka membolehkannya, madzhab ini diusung oleh Amidiy yang kemudia disusul juga oleh pendapat Imam Ghazali.
b. Tidak disahkan dalam syari’at pembebanan/ pentaklifan seseorang agar seseorang yang lain mengerjakannya, seperti pembebanan Andi agar si Bakir berpuasa atau melarangnya mencuri. “Kullu nafsin bimaa kasabat rahiinah”. Karena sejatinya taklif dalam seperti itu hanyalah dengan amar makruf dan nahi mungkar.
Dari kaidah diatas diambil kesimpulan dengan pelarangan ‘ibadah badaniyah dengan perwakilan, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abas:
“لا يصل أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد”
dan yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah ra.:
“لا تصوموا عن موتاكم و أطعموا عنهم”
Kecuali dalam ibadah haji, para ulama jumhur mengecualikanya dengan riwayat dari Imam Bukhari tentang dibolehkannya perwakilan tersebut, lain dengan Imam Malik yang sama sekali tidak membolehkannya. Sedangkan sebagian Syafi’iyyah, Auza’iy dan Imam Hanbali juga membolehkan puasanya seorang waliyy untuk mayyit.
c. Tidak dibolehkan dalam syari’at, pentaklifan dengan hal-hal jibilliyyah . Hal tersebut disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya ruang pilihan baginya. Seperti merahnya muka karena malu, rasa marah, ketakutan dll. Hingga kecenderungan hati suami bagi istri-istri yang dimadu/ dipoligami bukanlah sesuatu yang memungkinkan bagi kita untuk dikuasai, diriwayatkan dari Rasulullah:
“اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”
Diriwayatkan oleh 4 perawi hadits dari ‘Aisyah ra. (Nailul Authar 6/217)
Bila terdapat lafaz dalam khithabAllah yang tertulis dengan hal demikian sejatinya menunjukan artikulasi dari qarinah yang mendahului atau menyudahinya. Lafaz dari;
--- لكيلا تأسوا علي ما فاتاكم ولا تفرحوا بما أتاكم و الله لا يحب كل مختال فخور ---
sejatinya bukan pelarangan dari fitrah berduka cita atau kebahagiaan, melainkan pelarangan sedih yang berlebihan kala mendapat musibah atau rasa sombong dan membanggakan diri kala mendapat kesenangan/ rizki. Sepertihalnya firman Allahولاتموتن إلا و أنتم مسلمون -- --secara dhohir kita memahaminya sebagai larangan mati ketika kita dalam keadaan tidak Islam, tapi hal tersebut bukanlah kekuasaan kita dimana masalah kematian adalah kekuasaan Allah, tidak ada dalam kuasa kita menunda atau mempercepat kematian, maka dari itu yang kita pahami dari nas tersebut adalah perintah untuk berpegang teguh memeluk Islam sebelum datangnya kematian.
D. Taklif dengan pekerjaan yang berat
Telah kita kemukakan di permulaan bahwa salah satu syarat dalam pentaklifan adalah kemampuan mukallaf untuk mengerjakan pembebanan tersebut, maka apakah sah pentaklifan dengan pembebanan-pembebanan yang memberatkan? Dan sebenarnya qadhiyah ini termasuk dalam pembahasan taklif dengan hal yang mustahil.
‘Hal yang memberatkan’, cukup relatif memang untuk memahami kalimat tersebut. Kehidupan sehari-hari yang kita temui sesungguhnya juga termasuk hal yang memberatkan, berat secara fisik atau psikis, berat membawa beban material atau berat karena permasalahan yang tak kunjung usai di otak. Dalam Islam, semua ketentuan hukum haruslah jelas dan tidak menimbulkan pemahaman ambigu, untuk itu hakikat ‘hal berat’ yang bagaimanakah yang dimaksud dalam hal ini. Ulama Ushul Fikih membagi al-masyaqqah menjadi dua bagian:
1. al-Masyaqqah al-mu’tâdah: ialah beban (hal yang berat) yang bisa ditanggung oleh kemampuan manusia tanpa harus menempatkan dirinya dalam keadaan yang bahaya, maka beban yang seperti ini dalam syari’at Islam tetap dijadikan hukum taklif dan tidak ada pencabutan hukum (rukhsah) di dalamnya.
Hakikat dari taklif memang “tholabu maa fiihi kilfah wa masyaqqah”, suatu taklif dituntut untuk memenuhi kriteria tersebut, hanya saja masyaqqah yang dimaksud adalah yang seperti kita kemukakan diatas. Namun begitu, ghoyah dan tujuan utama dari adanya taklif dalam syari’at Islam bukanlah kilfah/ masyaqqah itu sendiri melainkan maslahat bagi hambanya, hal tersebut (kilfah/ masyaqqah) hanyalah perantara saja. Dan bukan maksud dari didirikannya sholat adalah agar tubuh kita merasa capek atau terkungkungnya akal, melainkan untuk penyucian jiwa dan khusyu’ dalam mengingat Allah, dan sebagai salah satu methode penjauhan dari perbuatan keji dan nista. Bukan pula disyari’atkannya puasa agar tubuh kita merasakan lapar, dahaga dan pengharaman dari rizki-rizki yang baik, tapi tujuan utama dari kesemuanya itu adalah untuk penyucian ruh, meningkatkan kepekaan dan solidaritas kemanusiaan.
Analogi sederhana dari pensyari’atan hal tersebut tidak jauh dari sebuah obat, sekalipun dia pahit namun yang dimaksud adalah penyembuhan dan pembasmian kuman. Sekali lagi kita tekankan bahwa masyaqqah itu sendiri bukanlah tujuan, melainkan mashâlih itulah ghoyah dari pentaklifan. Maka tidaklah seseorang harus menambahi bebannya dalam beribadah demi mencari pahala yang lebih, justru orang yang menambah-nambahi ubudiyahnya degan hal yang memberatkan tidak ada pahala baginya .
2. al-Masyaqqah ghoiru al-mu’tadah: ialah beban tambahan yang tidak dikuasai oleh kemampuan manusia secara umum, dan hal seperti ini sekalipun tidak terlarang secara akal, namun dalam syari’at tidak dibenarkan dan tidak diaplikasikan dalam ajaran agama, sebagaimana Allah tidak menyuruh hambanya untuk meneruskan puasa tanpa jeda, atau mewajibkan sholat tahajud.
Dalil penguat pendapat tersebut adalah:
a. Nash al-Quran:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر --- وما جعل عليكم في الدين من حرج--- يريد الله أن يخفف عنكم و خلق الإنسان ضعيفا
Sedangkan dari nash Sunnah: Dan tidaklah Nabi memilih antara dua perkara kecuali memilih yang paling mudah diantara keduanya yang tidak menimbulkan dosa .
b. Dalil kedua yaitu kaidah rukhsah dalam syari’at yang maklum oleh para ulama Ahli Sunnah. Seperti dibolehkannya menjama’ dan meng-qashar sholat, berbuka di siang Ramadhan dan dibolehkannya memakan makanan haram dalam keadaan darurat.
Rukhsoh yang dimaksud disini ketika beban tersebut terletak dalam pentaklifan itu sendiri, sedangkan beban yang diluar pentaklifan dikategorikan sebagai beban tambahan yang ditolak pahalanya seperti yang dikemukakan diatas. Dan mengambil rukhsah pun termasuk hal yang diutamakan:
إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما يحب أن تؤتي عزائمه
Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi dari Ibnu Umar, juga diriwayatkan oleh Imam Thabrani dari Ibnu Abas secra marfu’.
Pembagian qudrah
Berkaitan dengan hal diatas, sebagaimana Imam Abu Hanifah memetakan masyaqqah menjadi dua, begitu pula beliau juga membagi qudrah atau kemampuan manusia dalam menjalankan agama Islam menjadi dua bagian: al-qudrah al-mumkinah dan al-qudrah al-muyassarah.
- al-qudrah al-mumkinah
Yaitu keadaan dimana seorang mukallaf bisa leluasa mengerjakan taklif ibadah yang dibebankan, badaniyyah/ mâliyyahi. Seperti syarat kemampuan dalam wudhu, salat, haji dan zaka; adanya air - kekuatan - ‘kemampuan’ -adanya harta kekayaan. Kaidah dalam hal ini adalah:
لا يشترط لبقاء القدرة لبقاء الواجب
dalam artian selama tanggungan tersebut telah dilaksanakan maka sekalipun ada sisa kemampuan, tidak diwajibkan lagi untuk menjalankannya. Seperti saksi dalam pernikahan, maka setelah usainya pernikahan tidak diwajibkan lagi saksi atas jalannya kehidupan pernikahan seorang pasutri.
Maka dari itu, diambil juga kaidah yang menetapkan bahwa tanggungan haji setelah diwajibkan atasnya, kemudian kemampuan tersebut hilang atau musnah, tidaklah gugur tanggungan tersebut atasnya, tetapi tetap menjadi hutang tanggungan baginya.
- al-qudrah al-muyassarah
Yaitu kemampuan lebih dari kadar kemungkinan. Dan kemampuan yang dimaksud dalam hal ini kebanyakan dalam ibadah mâliyyah. Seperti zakat mal, kewajiban zakat tersebut dinisbahkan bertambahnya harta dari kadar kemungkinan –lebih dari haul yang ditetapkan- kelebihan inilah yang kemudian diambil istilah diatas, qudrah al-muyassarah. Dalam hal ini dikenal kaidah:
يشترط دوام هذه القدرة لدوام الواجب
dalam artian, selama ada kemampuan lebih tersebut –lebihnya satu haul dalam harta- maka selama itu pula ia diwajibkan atasnya zakat mal.
Oleh karena itu, sebaliknya, diambil juga kaidah yang mentapkan bahwa tanggungan zakat, kharaj, syaf’ dan ‘ushr gugur dengan sendirinya bila harta-harta tersebut musnah atau mengalami kerusakan.
E. Apakah Orang Kafir Termasuk dalam Khitob Allah?
Ulama Ushul Fikih mengkategorikan permasalahan diatas dalam bidang syarth al-syar’i. Syarat syar’i yang diikhtilafkan oleh ulama adalah seperti diharuskannya beragama Islam, menutup aurat dan melengkapi wudhu agar sholatnya sah. Permasalahan diatas bukan termasuk dalam taklif secara umum bagi mukallaf (orang muslim) , namun yang dipermasalahkan diatas adalah apakah orang kafir termasuk dalam khithab Allah dalam menjalankan syari’at Islam dan cabang-cabang ibadah lainnya?
Tidak disangsikan lagi bahwa orang kafir juga termasuk dalam taklif, dan ulama sepakat dalam hal tersebut, sebagaimana orang yang junub dan ber-hadas pun tetap mendapat perintah untuk melakukan ibadah sholat. Hal tersebut karena Rasul diutus untuk manusia secara keseluruhan, maka mereka tetap mendapat bagian dalam perintah beriman, bermuamalat dan hukum perdata/ pidana.
Yang diperdebatkan oleh ulama adalah, apakah mereka juga dibebani dengan cabang-cabang syari’at dari ibadah, dimana notabene ibadah tersebut harus dilakukan di dunia, seperti sholat, zakat dan lain-lain. Dalam hal ini ada 3 madzhab yang menyikapi permasalahan diatas:
1. Madzhab jumhur dari Asya’irah, Muktazilah dan Madzhab Hanafiyah dari Iraq; mereka menetapkan bahwa syarat syar’i (ke-Islaman) tidak disyaratkan dalam pentaklifan. Hal ini berarti tanpa ke-Islaman, orang kafir tetap dibebani dengan cabang-cabang syari’at dari ibadah. Dan bila mereka meninggalkan hal tersebut maka mendapat hukuman di akhirat kelak sesuai dengan hukuman cabang-cabang ibadah yang ia lakukan.
2. Madzhab dari jumhur Hanafiyah, dan Abu Hamid al-Asfarayini dari golongan Syafi’iyyah, berpendapat bahwa syarat syar’i menjadi syarat atas adanya taklif dari Allah. Hal ini berarti tanpa ke-Islaman, orang kafir tidak dibebani dengan ibadah-ibadah dalam syari’at Islam; sholat, zakat dll. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa azab mereka kelak diakhirat terbatas pada hukuman meninggalkan keimanan terhadap Allah.
3. Pendapat ketiga sebenarnya dari madzhab ke-2; mereka yang memisahkan bahwa orang kafir adalah mukallaf dengan larangan-larangan dalam syari’at Islam saja, dan tanpa perintah ibadah. Hal tersebut karena larangan dipandang lebih cocok dengan hukuman bagi siapa yang melanggarnya, dan disangsikannya pahala bagi yang mengerjakannya –bagi orang kafir-.
Dalil dari masing-masing pendapat adalah:
Madzhab jumhur berdalil dengan:
- Bahwa perintah dalam khithab Allah dipahami sebagai keumuman mukhâthab:
يا أيها الناس اعبدو ربكم --- وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا‘ و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة
ayat diatas kesemuanya menunjukan perintah secara umum.
- Adanya ancaman yang ditujukan kepada orang kafir karena meninggalkan perintah-Nya:
و ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة--- ما سلككم في سقر قالو لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين
ayat tersebut menunjukan bahwa kalau mereka tidak dibebani dengan hal-hal furu’iyyah dalam syari’at Islam kenapa mereka dicela oleh Allah?
- Dan secara akal hal tersebut juga termasuk dalam hal yang mungkin dan jâizun ‘aqlan. Kemudian mereka juga mengkiaskan adanya larangan bagi orang kafir yaitu, ditetapkannya had zina bagnya, dari hal tersebut dikiaskan dengan bahwa mereka juga dibebani dengan perintah, dengan ‘illah bahwa kedua-duanya (amr - nahy) adalah bentuk thalab.
Madzhab kedua berdalil dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Seandainya orang kafir juga dibebani dengan hal yang furu’, bisa dipahami bahwa kekafiran mereka adalah hal yang sah/ benar, karena sahnya sesuatu adalah adanya muwafaqah dengan perintah.
-> Alasan tersebut dibantah oleh pendapat jumhur dengan; hal tersebut bukanlah hal yang patut diperselisihkan, karena yang dipahami dari perintah Allah bagi mereka adalah, perintah untuk diawali dengan keimanan dan ke-Islaman mereka untuk kemudian mengerjakan kewajiban-kewajiban yang furu’iyyah.
- Alasan berikutnya dari pendapat kedua adalah; Kalau saja mereka dibebani dengan hal-hal diatas maka ketika mereka masuk Islam niscaya mereka diwajibkan meng-qadha’ kewajiban-kewajiban yang mereka tinggalkan selama dalam masa kekafiran. -> Hal tersebut dibantah dengan bahwa, qadha’ bagi orang kafir adalah hal yang tidak diwajibkan dalam Islam, dengan firman Allah Swt.;
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
dan sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:
الإسلام يجب ما قبله
Madzhab ketiga berdalil dengan bahwa pelarangan adalah; meninggalkan hal yang dilarang untuk tidak dikerjakan, dan hal tersebut memungkinkan dikerjakan oleh siapapun sekalipun dalam keadaan kafir. Dan oleh jumhur disanggah dengan bahwa kekafiran juga termasuk hal yang dilarang, dan bila orang kafir termasuk dalam pelarangan ini, tidaklah sah perbuatan mereka (meninggalkan kekufuran) kecuali dengan keimanan.
F. Pembagian al-Mahkûm fîhi
Seperti yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari taklif dalam syari’at Islam oleh Allah Saw. yaitu untuk kemaslahatan hambanya. Tetapi sebelum memasuki pembagian tersebut, hendaknya kita mengenal apa yang dimaksud dengan maslahat-maslahat/ hak-hak Allah dan hambanya.
Hak Allah adalah: maslahat yang dinisbahkan kepada khayalak ramai, tanpa bertendensi kepada pihak individu tertentu, oleh karena itu kemaslahatan yang demikian diistilahkan dengan Hak Allah. Sedangkan Hak Hamba adalah: maslahat yang dinisbahkan kepada individu manusia.
Dalam hal ini Imam Abu Hanifah membagi kemaslahatan tersebut menjadi 4 bagian:
1. Hak Allah
Hukum pelaksanaan ibadah seperti ini adalah wajib, tidak diperbolehkan bagi manusia menggugurkannya. Hak ini terbagi lagi menjadi 8 bagian:
a. Ibadah Mahdhah: seperti keimanan kepada allah dan rukun Islam, maksud dari pelaksanaan tersebut adalah peneguhan hal yang asasi dalam agama
b. Ibadah yang bermakna maûnah: maûnah sendiri adalah pungutan atau perpajakan yang dengannya keamanan jiwa seseorang atau hartanya dijaga. Seperti zakat fitri, dikategorikan sebagai aspek ibadah karena mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah untuk kau mfakir dan miskin. Oleh itu disyaratkan niat dalam pelaksanaannya, dan dikategorikan dalam aspek maûnah karena seorang mukallaf selain dia diwajibkan atasnya dalam melaksanakan zakat fitri tersebut, juga diwajibkan atasnya pula pelaksanaan zakat bagi siapa saja yang ditanggungnya, seperti pembantu atau anaknya.
c. Maûnah yang bermakna ibadah: seperti penjagaan bagian dari tanah garapan. Diaktegorikan sebagai maûnah karena pihak yang menjaga mendapat bagian dari apa yang ia rawat/ garap. Dan dikategorikan dengan makna ibadah karena apa yang ia jaga mengalami pertumbuhan harta/ hasil, dan dari hasil tersebutlah ia juga ditetapkan dengan zakat nal-nya.
d. Maûnah yang bermakna uqubah: contoh dari hal ini adalah kharaj . Dikatakan maûnah karena perpajakan yang diambil menjadi pengganti dari penjagaan tanah tersebut. Dan dikategorikan sebagai hukuman karena dengan hal tersebut mereka dikecualikan untuk tidak mengikuti jihad peperangan dan hanya mengurus perawatan tanah itu.
e. Uqubah kamilah: seperti had zina, minum khamr, pencuri, pemberontak, pengacau jalanan dan ta’zir . Hal ini dikategorikan dalam uqubah kamilah karena maslahat yang dituju adalah untuk masyarakat umum. Daripada itu hukum untuk melaksanakan hukuman tersebut adalah wajib.
f. Uqubah qashirah: dicontohkan dengan terhalangnya harta warisan bagi orang yang membunuh –dengan ketidaksengajaan- pewarisnya. Dikatakan qashirah/ naqishah karena hukuman bagi orang tersebut terbatas tidak menerima harta waris, tanpa ditambahi beban hukuman seperti diyah atau pencelakaan badan lainnya.
g. Uqubah yang bermakna ibadah: yaitu hak-hak yang terdapat diantara ibadah dan uqubah, seperti kafarat; dhihar-yamin-qatl bil khata’. Hal ini dikatakan sebagai uqubah karena apa yang dibebaninya menjadi wajib sebagai ganti pekerjaan yang dia langgar, oleh karena itulah alasan kenapa hal ini dinamakan dengan kafarah atau penutuban/ penebusan dosa. Sedangkan dikategorikan sebagai ibadah karena tata cara pelaksanaan tebusan tersebut mengandung makna ibadah seperti puasa, memerdekakan budak dan memberi makan orang miskin.
h. Hak yang berdiri sendiri: yaitu hak yang bila dikerjakan tidak dihitung sebagai bentuk ketaatan, seperti seperlima dari harta rampasan perang, barang tambang dan harta simpanan. Maka dari itu, karena tidak diwajibkannya ketaatan dalam seperlima hal diatas, tidak pula disyaratkan niat di dalamnya. Dan seperlima dari hal diatas dikeluarkan untuk maslahat umum seperti yang tercatat di ayat ghanimah.
2. Hak Hamba
Seperti yang disinggung diatas bahwa maksud dari maslahat ibadah ini adalah untuk individu. Seperti ganti rugi barang yang rusak, kepemilikian barang dagang dan uang bagi 2 orang yang bertransaksi perdagangan dll. Dan hukum untuk menjalankan taklif seperti ini adalah dengan ikhtiyar, dalam artian bisa menggugurkan transaksi atau memenuhinya.
3. Terbaginya Hak Allah dan Hamba dengan dominasi Hak Allah
Yaitu had qadz, karena tujuan dilaksannya hukum tersebut untuk maslahat masyarakat umum dari, kehormatan khayalak ramai, dan sebagai penjagaan martabat orang yang dicela. Oleh karena hak Allah lebih didominasi –kecuali Imam Syafi’I yang memandang bahwa hak hamba dalam hal ini lebih didominasi- maka hukum ini tidak dapat digugurkan sekalipun dengan pemaafan dari al-maqdzuf.
4. Terbaginya Hak Allah dan Hamba dengan dominasi Hak Hamba
Yaitu qishas untuk pembunuhan yang disengaja karena permusuhan. Karena salah satu maslahat dari hal tersebut untuk menjaga keamanan mujtamak dan meminimalisir kriminalitas maka, dinisbahkan dengan hak Allah, dan karena qishas juga dinisbahkan sebagai pembalasan setimpal dari orang pihak yang dicelakai. Kategori ‘setimpal’ inilah yang kemudian menjelaskan tentang dominasi individu sebagai ukuran pembalasan.
Referensi:
Al-Asfahani, Imam Syamsuddin, Bayan Mukhtashar fi ‘Ilmi al-Ushul wal Jadal, Dar al-Hadis, Kairo, 2006.
Al-Isnawi, Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan, Nihayatu al-Suul, Dar Ibnu Hazm, cet. I, 1999.
Aziz, Amir Abdul, Ushul al-Fiqhi al-Islami, Darussalam, Kairo, cet. I. 1997.
Khudhri, Syaikh Muhammad, Ushul al-Fiqhi, Dar al-Hadis, Kairo, 2003.
Zuhaili, Wahbah, Ushul al-Fiqhi al-Islami, Dar al-Fikri, Syiria, cet. I, 1986.
Zuhaili, Wahbah, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqhi al-Islami, Dar al-Fikri, Syiria, cet. I, 2007.
*Makalah ini dipresentasikan di kajian Al-Risalah, sebuah kajian Ushul Fikih di PCIM Mesir.
Read more...
